UMP Sulut 1,3 – 1,75 Juta

MANADO- Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut tahun 2013 dipastikan naik. Diperkirakan UMP Sulut akan ditetapkan di kisaran Rp1,3 juta sampai Rp1,75 juta. Hingga kini, Pemprov Sulut dan Dewan Pengupahan Daerah (DPD) masih melakukan pembahasan untuk menemukan angka yang pas. ‘’Intinya tidak memberatkan pengusaha dan tidak merugikan pekerja,’’ kata Kadisnakertrans Sulut Drs Harold Monareh MSi, kemarin.

Ditanya kapan akan diumumkan? Menurut Monareh, seperti UMP 2012 sebesar Rp1.250.000, ditetapkan dan diumumkan pada 12 Desember 2011. ‘’UMP 2013 juga akan diumumkan awal atau paling lambat pertengahan Desember 2012 ini,’’ ujar Monareh.  Monareh berharap dimaklumi,  karena kebijakan ini nanti akan diberlakukan Januari 2013. Sehingga jika diumumkan Desember, masih ada waktu sebelum diberlakukan Januari 2013 nanti.

Selain itu, banyak faktor yang harus dikaji. ‘’Faktor-faktor yang menjadi kajian pembahasan UMP, diantaranya Kebutuhan Hidup Layak (KHL), laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, UMP Sulut tahun 2011, dan UMP provinsi tetangga. Jadi tidak sembarang menetapkannya. Perlu kajian matang yang tidak memberatkan pengusaha dan tidak merugikan pekerja,” jelas Monareh.

TENAGA KERJA SULUT TERANCAM GIGIT JARI

Sementara itu, tarik ulur penetapan UMP di Sulut ini, juga mendapat perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulut. Menurut Sekretaris APINDO yang juga anggota Dewan Pengupahan Peter Tappy, UMP Rp1.250.000 saat ini masih ideal. Kalau pemerintah daerah berencana menaikkan maka akan menimbulkan masalah.
Masalah pertama, karena UMP akan diberlakukan di seluruh kategori usaha dari kecil sampai besar, otomatis skala usaha yang kecil tidak mampu menyesuaikan UMP tersebut dan berada di ambang kebangkrutan.

Kedua,  efisiensi pegawai akan dilakukan oleh pengusaha, dimana pengusaha mengambil jalan tersebut karena ongkos gaji karyawan yang terlalu besar. “Mungkin juga ada pengusaha yang akan melakukan PHK, karena tidak sanggup membayar UMP yang terlalu besar,” jelasnya.

Masalah ketiga, jika UMP di Sulut dinaikkan melebihi dari daerah lain, akan terjadi eksodus tenaga kerja dari luar Sulut. Menurutnya, hal ini akan mengakibatkan persaingan kerja yang menjurus pada eliminasi tenaga kerja lokal. “Karena tenaga kerja dari luar memiliki skill yang mumpuni dibandingkan dengan tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal kalah dalam etos kerja,” urainya.

Masalah keempat, tingginya UMP akan mengakibatkan investor enggan masuk untuk menanamkan modalnya di Sulut. “Karena UPM-nya terlalu tinggi dan pasarnya sedikit (penduduk Sulut hanya 2,1 jiwa). Mereka akan memilih menanamkan modal di wilayah Jawa yang memiliki pangsa pasar yang besar (penduduk puluhan juta), red,” tuturnya.

Dia juga menghimbau kepada buruh, ketika melakukan demo harus berjalan damai dan tertib, sehingga menjaga ketertiban dan kekondusifan Provinsi Sulut. Selain itu, menghindari pengrusakan fasilitas perusahaan. “Karena hal ini akan berakibat pada terganggunya alat produksi, dimana permintaan dari pengusaha akan sulit untuk dipenuhi,” urainya.

DKI JAKARTA TERTINGGI, KALBAR TERENDAH
Di sisi lain, berdasarkan data Kemenakertrans, hingga 21 November lalu, baru terdapat 17 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2013. “Jadi masih ada 16 provinsi yang belum melakukan penetapan UMP tahun 2013,” ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (21/11) kemarin.

Muhaimin memaparkan, 17 Provinsi yang tercatat sudah menetapkan UMP 2013 adalah Nanggore Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, jambi, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan, dan Papua.

“Dalam hal ini, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah memutuskan untuk tidak menetapkan UMP. Tapi kedua gubernurnya telah menandatangani SK penetapan upah minimum kabupaten/kota sebanyak jumlah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta,” paparnya.

Karena itu, Ketua Umum PKB tersebut meminta para gubernur beserta “Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) “agar mempercepat pembahasan dan penetapan UMP 2013 di daerahnya masing-masing. “Kita terus mendorong percepatan penetapan upah minimum ini. Apabila diperlukan kita akan terjunkan tim pendamping atau tim konsultan dari Kemnakertrans ke provinsi-provinsi” yang belum menetapkan UMP,” tegasnya.

Nantinya, lanjut Muhaimin, penetapan UMP tidak hanya berpatokan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak yang seusai dengan Permenakertrans No. 13 tahun 2012. Melainkan ada variable lainnya yang juga dijadikan patokan yakni, produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
Pertimbangan lainnya, tambah Muhaimin, adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, produktivitas makro dan pertumbuhan daerah dan nasional.

Bahkan faktor inflasi dan insentif perumahan dan transportasi bagi pekerja pun dapat dipertimbangkan dengan matang sehingga upah pekerja dapat naik secara signifikan. “Pokoknya, dalam proses penetapan UMP/UMK tahun 2013 nanti, semua pimpinan daerah harus mengikuti dan berdasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku,” imbuh dia.

Sementara itu, berdasarkan Rekap penetapan UMP tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan UMP yang paling tinggi, yakni Rp2,2 juta dari jumlah Rp1,5 juta. Sedangkan provinsi Kalimatan Barat justru sebaliknya, dari UMP awal yang hanya Rp900 ribu, naik menjadi Rp1.060.000. Kenaikan UMP tertinggi kedua berada di Provinsi Kalimantan Timur, yakni dari Rp 1.177.000 menjadi Rp 1.752.073 (selengkapnya lihat grafis). (ctr-02/jpnn/myw)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s