Jokowi Soal ‘Ganjil-Genap’: Kalau Tidak Berani ya Tidak Usah Jadi Pemimpin

Jakarta – Gubernur Jokowi hendak menerapkan keputusan berani: membatasi kendaraan di Jakarta dengan nopol ganjil-genap. Dia tidak takut kebijakannya didemo. “Kalau tidak berani melakukan ya tidak usah jadi pemimpin, masak mau enak-enak aja,” katanya.

Berikut tanya jawab wartawan dengan Jokowi seusai memimpin rapat membahas tentang pembatasan kendaraan tersebut dengan Polda dan Dishub di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2012):

Tahun depan sudah pasti diterapkan genap-ganjil?

Ya tadi kan sudah kita sampaikan bahwa itu akan kita lakukan, hanya waktunya kapan, ini yang masih dikalkulasikan, masih diitung. Kemudian areanya mana juga masih dalam proses pembahasan.

Tapi pada dasarnya Bapak setuju?
Oh iya, kalau kita tidak punya sebuah kebijakan yang radikal, berani seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai. Problemnya itu kan masalah jalan yang harus dilebarin, karena kendaraan tiap hari tuh tambahnya tidak sedikit. Yang bermotor 1.400, mobilnya 450. Kalau didiemin ya tidak ada habisnya, sehingga menurut saya itu kebijakan yang harus diterapkan.

Bagaimana dengan resistensi dari publik, Bapak siap?
Oleh sebab itu, nanti disosialisasikan secara pelan-pelan, ada proses itu, kemudian juga diterangkan bahwa kebijakan ini adalah mendorong masyarakat untuk masuk ke angkutan umum, massal, juga mendorong masyarakat umum untuk hemat BBM, mendorong masyarakat untuk tidak konsumtif, mendorong masyarakat untuk cinta pada kota Jakarta.

Dengan kondisi transportasi massal yang masih memprihatinkan, apakah ini sudah siap diberlakukan, Pak?
Oleh sebab itu, saya sampaikan kesiapan angkutan massal juga harus segera disiapkan, nanti Januari kan kita tambah kira-kira 102 bus TransJakarta, berarti 200 bus gandeng.

Cukup itu dengan kondisi Kopaja Metromini yang masih berantakan?
Ya nanti setelah itu ada tambahan lagi 600, plus 1.000 Kopaja Metromini yang baru, kira-kira mungkin pertengahan sampai akhir taun depan. Ini artinya ada upaya untuk menambah itu, kalau tidak, ya persentase penggunaan transportasi umum tidak semakin nambah, tapi semakin kurang, orang kan malah terdorong untuk pakai kendaraan pribadi, di negara mana pun tidak ada seperti itu.

Ini akan diberlakukan untuk motor juga?
Iya, tapi nanti masih diitung, dikalkulasi.

Bapak yakin aturan itu akan mendorong migrasi masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum?
Iya, asalkan transportasi umum massalnya nyaman, siap, juga ditangani dengan baik, serius, ya setelah buswaynya, nanti masuk ke monorel, monorel mungkin 4 taun insya Allah rampung, kalau MRT baru 2019-lah selesai.

Kira-kira akan ada rencana membatasi penjualan (kendaraan bermotor)?
Oh kalau itu bukan kebijakan kita, tapi bisa juga.

Siapa yang jadi pengawas pelaksana aturan itu?
Polri.

Terus kalau ada indikasi kecurangan misal ganti-ganti pelat nomor, gimana?
Ya itu ditindaklah, sekarang juga ganti nomor sudah harus sulit.

Siap dapat resistensi tidak, demonstrasi publik?
Ya setiap kebijakan pasti ada risikonya, tapi kalau tidak berani melakukan ya tidak usah jadi pemimpin, masak mau enak-enak aja, yang nyeneng-nyenengin terus.

Kalau untuk pelat non Jakarta, gimana?
Sama, ini bukan masalah pelat B atau bukan B, kan yang dilihat nomor genap atau ganjilnya.

Ada studi di beberapa kota besar seperti Athena, Roma, Mexico City itu gagal penerapan aturan ini?

Ya salahnya gagal. Berarti kesiapannya tidak ada. Oleh sebab itu tadi saya tekankan, hati-hati dengan kesiapan, hati-hati dengan masalah dampak yang ditimbulkan dari ini. Saya kira kalau persiapannya mateng, ya tidak ada masalah.

Nanti mobil siapa saja yang boleh lewat, tidak ikut aturan ganjil-genap?
Angkutan umum, taksi, busway, Kopaja.

Mobil dinas, pejabat?
Ya tidak dong. Nantilah aturan itu akan dibahas lagi berikutnya, didetailkan lagi.

Ini harus ada persetujuan dari DPRD tidak?

Tidak usah. Perdanya sudah ada, jadi hanya ini secara umum di Perda sudah ada, tentang lalu lintas. Ya ini kan implementasi dari Perda itu, mungkin nanti ada dalm Pergub-lah.

Terus kalau masalah yang lain kayak infrastruktur, sterilisasi busway, gimana?
Oleh sebab itu, dengan kebijakan yang berlaku ini perlu diperbaiki.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s