Teroris Bidik Kapolri, DPR Desak Presiden Turun Tangan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Di kala anggota polisi berikut keluarganya dicekam keresahan tinggi terhadap penembakan misterius, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menjamin keamanan masyarakat. Maraknya penembakan terhadap polisi, dianggap hanya wujud frustasi teroris.

Anasir Kapolri ini berbeda dengan hasil penyelidikan Tim Gabungan Penyelidik Mabes Polri. Mereka menduga adanya sindikasi penembak misterius yang terkait bisnis keamanan. Penyelidik yang berhasil membuat sketsa wajah eksekutor, bahkan meyakinkan kalau mereka dilindungi sindikat.

Jenderal Timur bergeming, bahwa maraknya penembakan terhadap anggotanya di berbagai daerah Indonesia, diyakini karena teroris frustrasi.  “Hampir semua kasus kami ungkap, sehingga mereka frustrasi dan menyerang polisi. Hanya cara-cara itu yang bisa mereka lakukan,” kata Kapolri Jenderal Timur di sela puncak acara Sail Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (14/9/2013).

Polisi yang bertugas di jalanan jadi target penembakan mematikan, karena ruang gerak teroris makin sempit. “Jadi mereka menggunakan pola serangan yang bersifat sporadis. Meski begitu, kami tetap menjamin ketenteraman masyarakat,” tegasnya.
Mengenai penembakan terakhir, Briptu Ruslan di Cimanggis, menurut Kapolri motifnya berbeda. “Kalau penembakan yang ini (Briptu Ruslan), murni pidana pencurian disertai kekerasan. Yang pasti, kami tak gentar atas aksi-aksi yang menimpa anggota kami,” tandas Kapolri.

Perang urat saraf Kapolri dianggap belum cukup menghentikan aksi-aksi penembakan misterius yang meresahkan anggota kepolisian berikut keluarganya. Pengamat Kepolisian dari Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar mengingatkan, kalau Polri gagal mengungkap tuntas kasus ini, Kapolri akan masuk target penembakan. Empat bintara Polri tewas didor orang tak dikenal dalam tiga bulan terakhir. “Sangat mungkin (menyasar jenderal), target paling mudah yang bawah di lapangan, tapi Pati dan Pamen mungkin saja kalau tidak diatasi sekarang,” kata Bambang Widodo Umar.

Menurut pensiunan polisi ini, para penembak sengaja membidik anggota polisi terlemah dulu. “Mereka memahami polisi yang naik motor mudah ditembak, mudah dibinasakan. Ini bukan tak mungkin mereka belajar, berproses, makannya ini perlu benar-benar dihentikan. Nanti bisa naik ke jenderal-jenderal polisi,” tandasnya.
Rentetan penembakan mematikan ini telah masuk keadaan darurat. “Ini darurat Kepolisian. Kita lihat anak istri bintara, pasti cemas di rumah dalam kondisi saat ini,” tuturnya. Banyaknya polisi di Indonesia, ternyata belum mampu memberi kenyamanan keamanan.

“Polri, harus melakukan introspeksi diri dan membenahi internalnya. Polisi di Indonesia ini bukan hanya polisi. Ada Hansip, Kamra, Satpol PP, tapi tetap nggak aman. Polri harus jujur, negeri kita ini tak aman. Artinya, sistem keamanan perlu dikaji ulang oleh para decision maker,” tegasnya.

Polri tak cepat merespon ancaman serius ini, misalnya dengan pengerahan Korps Brimob untuk mem-back-up tugas-tugas Kepolisian di garda depan. “Ini bintara, para istrinya deg-degan, tapi saya tak melihat ada patroli lebih atau pengerahan Brimob lebih,” tegasnya. Keberlanjutan penembakan polisi juga diperparah fungsi pengawasan internal yang lemah. Tak ada antisipasi dan upaya penyelesaian komprehensif. “Kekuatan polisi saat ini makin lemah dibandingkan era Orde Baru. Dulu tak pernah ada polisi ditembak,” tuturnya.

Ia juga mensinyalir maraknya teror kepada polisi terkait rasa tak suka institusi Polri. “Terhadap kelompok-kelompok di daerah-daerah konflik, polisi sering bekerja over (keterlaluan) di luar batas kemanusiaan,” kritik Bambang Widodo.

Polisi dinilai kewalahan menghadapi aksi penembak misterius ini. “Bisa saja sementara diturunkan Brimob atau bekerjasama dengan TNI. Tapi, tidak untuk ikut-ikutan seterusnya, hanya sementara,” sarannya.

Pasca- penembakan Bripka Sukardi di depan kantor KPK, 10 September lalu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menyatakan kesiapannya membantu Polri. “Sebetulnya kami tidak termasuk dalam pengaturan tersebut, namun jika diminta bantuan kami siap,” ujarnya.

Jenderal Budiman menegaskan, berbagai jenis bantuan siap dilakukan TNI AD untuk menumpas aksi teror maut itu. “Bantuan dalam bentuk soft power dan hard power kita siap,” tegasnya.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mendesak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggunakan aset (lembaga) yang dimiliki untuk menanggulangi teror terhadap anggota polisi.  “Presiden ambil-alih penanggulangan ini, kekhawatiran dan keresahan masyarakat sudah di titik nadir,” katanya.

Menurut politisi PDIP itu, presiden bisa mensinergikan lembaga keamanan yang ada untuk menumpas kelompok teror. “Penegakan hukum dan segala proses hukum tetap harus dihormati sebagai tanggungjawab Kepolisian. Tapi, presiden harus masuk untuk melakukan langkah konkret, memadukan kekuatan yang ada, karena ini jadi persoalan kita semua,” jelasnya. (tribunnews/adi/zul/tem/mer/det)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s